• Selamat datang di laman

    Balai Guru Penggerak
    Provinsi Kalimantan Tengah

    Mari bersama kita tingkatkan kualitas mutu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di Kalimantan Tengah

    Selengkapnya
  • Berita

    Siaran Pers Kemendikbudristek Pertahankan Opini WTP, Sebanyak 11 kali Secara Berturut-turut

    Siaran PersKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiNomor: 246/sipers/A6/VI/2024Kemendikbudristek Pertahankan Opini WTP, Sebanyak 11 kali Secara Berturut-turutJakarta, 14 Juni 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa terselenggaranya acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 secara rutin merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbudristek dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan APBN Tahun 2023, Kemendikbudristek telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI. Berkat masukan-masukan perbaikan dari BPK RI, Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 mendapatkan opini WTP untuk yang kesebelas kalinya,” ucap Mendikbudristek dalam sambutannya, di Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemendikbudristek, Jakarta, pada Jumat (14/6).Nadiem menambahkan, bahwa opini WTP tersebut memberikan semangat bagi seluruh jajaran Kemendikbudristek untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.Lebih lanjut, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa akuntabilitas kepada publik terus menjadi prioritas Kemendikbudristek, khususnya dalam implementasi Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. “Dua puluh enam program Merdeka Belajar yang telah kami luncurkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang bermakna, salah satunya berkat didukung oleh tata kelola yang baik dan akuntabel,” tutur Nadiem.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023, ujar Mendikbudristek, BPK RI memberikan sejumlah masukan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Saya meminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemendikbudristek agar segera menindaklanjuti LHP yang telah diterima sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Adapun catatan dan masukan yang telah diberikan BPK RI sudah sepatutnya dijadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara. Komitmen tersebut akan semakin mendukung upaya kami untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan,” kata Nadiem.Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, kepada Mendikbudristek dan seluruh jajaran Kemendikbudristek, yang telah berupaya secara optimal, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.“Semoga acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023, menjadi wujud nyata, dari komitmen kita semua, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan,” kata Pius.Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan keuangan, selama Semester I Tahun 2024. Pemeriksaan keuangan ini, dilakukan oleh BPK RI, dalam rangka memberikan pernyataan opini, tentang tingkat kewajaran informasi, yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RIPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar

    Selengkapnya
  • Berita

    Siaran Pers Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2025 bagi Kemendikbudristek

    Siaran PersKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiNomor: 245/sipers/A6/VI/2024Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2025 bagi KemendikbudristekJakarta, 14 Juni 2024 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya mengusulkan anggaran tambahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas pagu indikatif tahun anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6). Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menetapkan Pagu Indikatif Kemendikbudristek sebesar Rp 83,19 triliun. Sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024. “Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program,” ucap Nadiem.Mendikbudristek menyebut, selama periode 2019 hingga saat ini berbagai capaian pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi berhasil diraih. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan dan berkurangnya kesenjangan, meningkatnya mutu yang dilihat dari peningkatan kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan hasil asesmen pendidikan, serta kemahiran berbahasa Indonesia serta indeks pembangunan kebudayaan yang terus membaik.“Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp83,187 triliun yang jauh lebih rendah dari tahun 2024, masih banyak yang belum bisa dibiayai. Angka  tersebut lebih rendah Rp15,8 triliun dibandingkan dengan Pagu alokasi tahun 2023, kami mengusulkan tambahan sebesar Rp25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan di akselerasi,” terang Sekretaris Jenderal, Suharti.Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyetujui pagu indikatif serta usulan anggaran tambahan yang disampaikan Kemendikbudristek. “Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan ini. Kami juga akan menugaskan anggota PDI Perjuangan yang ada di Banggar DPR RI untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran TA 2025,” ucapnya. Senada dengan itu, Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, juga menyetujui anggaran pagu indikatif serta usulan anggaran tambahan sebesar Rp25 triliun. “Kami dari Fraksi Partai Golkar menyetujui pagu indikatif sebesar Rp83 triliun dan juga usulan tambahan yang akan kami minta kepada Banggar khususnya dari Fraksi Partai Golkar untuk memastikan tambahan sebesar Rp25 triliun ini bisa dipenuhi,” tutupnya yang turut diamine oleh perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi. Salah satu sasaran anggaran pendidikan tahun 2025 menurut Khadafi semestinya juga ditujukan untuk menambah kapasitas penerima beasiswa. Dengan penambahan jumlah penduduk, ia menyarankan perlu adanya penambahan bantuan beasiswa sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke pendidikan.Sementara itu, dari Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo juga menyampaikan persetujuannya terhadap peningkatan anggaran Kemendikbudristek Tahun 2025. Hal ini semata demi pembangunan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Kami harapkan pelaksanaan kegiatan Pagu Anggaran Kemendikbudristek dilaksanakan dengan baik sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemajuan pesat dalam dunia pendidikan Indonesia," tutupnya.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RI        Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar

    Selengkapnya

    Maklumat Pelayanan

    Wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan

    Maklumat Keterbukaan Informasi Publik

    Wujud komitmen kami dalam memberikan akses informasi yang mudah dan akurat kepada masyarakat

    Agenda Kegiatan


    Hari Ini

    Elaborasi Pemahaman Program Guru Penggerak Angkatan 11 BGP Kalimantan Tengah

    Daring 27 Jun 2024 - 30 Nov 2024

    Hari Ini

    Elaborasi Pemahaman Angkatan 10 Program Guru Penggerak BGP Kalteng

    Daring 03 Jul 2024 - 30 Des 2024

    Hari Ini

    Rapat Koordinasi Teknis Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11

    Luring 14 - 16 Jul 2024 Hotel

    Hari Ini

    Sosialisasi Regulasi dan Penggunaan Sistem Informasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2024

    Luring 15 - 17 Jul 2024 Best Western Hotel Palangka Raya

    Hari Ini

    Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah

    Luring 15 - 17 Jul 2024 Hotel Best Western Batang Garing Jl. RTA Milono No.Km.1,5, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

    Hari Ini

    Rapat Pleno Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1

    Luring 16 - 19 Jul 2024 D'Prima Hotel

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Barito Selatan

    Luring 20 Jul 2024 Aula Bappeda Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM.06, Buntok

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Barito Timur

    Luring 20 Jul 2024 BGP Kalteng

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Katingan

    Luring 20 Jul 2024 BGP Kalteng

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Kotawaringin Barat

    Luring 20 Jul 2024 Aula Inspektorat

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Pulang Pisau

    Luring 20 Jul 2024 BGP Kalteng

    20 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kota Palangka Raya

    Luring 20 Jul 2024 Aula BPSDM

    23 Jul

    Penguatan Narasumber Berbagi Praktik Baik

    Luring 23 - 25 Jul 2024 Hotel Aurila Palangka Raya

    27 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Barito Utara

    Luring 27 Jul 2024 Aula SKB, Jl. Pahlawan, Muara Teweh

    27 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Kapuas

    Luring 27 Jul 2024 SKB Kabupaten Kapuas

    27 Jul

    Lokakarya 1 Pengembangan Komunitas Praktisi PGP Angkatan 11 Kab. Kotawaringin Timur

    Luring 27 Jul 2024 Aula BPG Mini


    Lihat Semua

    265

    Sekolah Penggerak

    665

    Guru Penggerak

    3969

    IKM Mandiri

    sumber: dari berbagai data

    Berita Terbaru


    Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

    Siaran Pers Kemendikbudristek Pertahankan Opini WTP, Sebanyak 11 kali Secara Berturut-turut

    Siaran PersKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiNomor: 246/sipers/A6/VI/2024Kemendikbudristek Pertahankan Opini WTP, Sebanyak 11 kali Secara Berturut-turutJakarta, 14 Juni 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa terselenggaranya acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 secara rutin merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbudristek dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan APBN Tahun 2023, Kemendikbudristek telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI. Berkat masukan-masukan perbaikan dari BPK RI, Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023 mendapatkan opini WTP untuk yang kesebelas kalinya,” ucap Mendikbudristek dalam sambutannya, di Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemendikbudristek, Jakarta, pada Jumat (14/6).Nadiem menambahkan, bahwa opini WTP tersebut memberikan semangat bagi seluruh jajaran Kemendikbudristek untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.Lebih lanjut, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa akuntabilitas kepada publik terus menjadi prioritas Kemendikbudristek, khususnya dalam implementasi Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. “Dua puluh enam program Merdeka Belajar yang telah kami luncurkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang bermakna, salah satunya berkat didukung oleh tata kelola yang baik dan akuntabel,” tutur Nadiem.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023, ujar Mendikbudristek, BPK RI memberikan sejumlah masukan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Saya meminta kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemendikbudristek agar segera menindaklanjuti LHP yang telah diterima sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Adapun catatan dan masukan yang telah diberikan BPK RI sudah sepatutnya dijadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara. Komitmen tersebut akan semakin mendukung upaya kami untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan,” kata Nadiem.Dalam kesempatan yang sama, Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, kepada Mendikbudristek dan seluruh jajaran Kemendikbudristek, yang telah berupaya secara optimal, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.“Semoga acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek Tahun 2023, menjadi wujud nyata, dari komitmen kita semua, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan,” kata Pius.Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan keuangan, selama Semester I Tahun 2024. Pemeriksaan keuangan ini, dilakukan oleh BPK RI, dalam rangka memberikan pernyataan opini, tentang tingkat kewajaran informasi, yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RIPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar

    Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

    Siaran Pers Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2025 bagi Kemendikbudristek

    Siaran PersKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiNomor: 245/sipers/A6/VI/2024Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2025 bagi KemendikbudristekJakarta, 14 Juni 2024 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya mengusulkan anggaran tambahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas pagu indikatif tahun anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (13/6). Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menetapkan Pagu Indikatif Kemendikbudristek sebesar Rp 83,19 triliun. Sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024. “Seperti yang kita ketahui, alokasi tersebut masih belum dapat mengakomodasi semua kebutuhan atau keinginan kita untuk melanjutkan dan memperbesar beberapa program,” ucap Nadiem.Mendikbudristek menyebut, selama periode 2019 hingga saat ini berbagai capaian pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi berhasil diraih. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan dan berkurangnya kesenjangan, meningkatnya mutu yang dilihat dari peningkatan kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan hasil asesmen pendidikan, serta kemahiran berbahasa Indonesia serta indeks pembangunan kebudayaan yang terus membaik.“Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp83,187 triliun yang jauh lebih rendah dari tahun 2024, masih banyak yang belum bisa dibiayai. Angka  tersebut lebih rendah Rp15,8 triliun dibandingkan dengan Pagu alokasi tahun 2023, kami mengusulkan tambahan sebesar Rp25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan di akselerasi,” terang Sekretaris Jenderal, Suharti.Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyetujui pagu indikatif serta usulan anggaran tambahan yang disampaikan Kemendikbudristek. “Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan ini. Kami juga akan menugaskan anggota PDI Perjuangan yang ada di Banggar DPR RI untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran TA 2025,” ucapnya. Senada dengan itu, Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, juga menyetujui anggaran pagu indikatif serta usulan anggaran tambahan sebesar Rp25 triliun. “Kami dari Fraksi Partai Golkar menyetujui pagu indikatif sebesar Rp83 triliun dan juga usulan tambahan yang akan kami minta kepada Banggar khususnya dari Fraksi Partai Golkar untuk memastikan tambahan sebesar Rp25 triliun ini bisa dipenuhi,” tutupnya yang turut diamine oleh perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi. Salah satu sasaran anggaran pendidikan tahun 2025 menurut Khadafi semestinya juga ditujukan untuk menambah kapasitas penerima beasiswa. Dengan penambahan jumlah penduduk, ia menyarankan perlu adanya penambahan bantuan beasiswa sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke pendidikan.Sementara itu, dari Fraksi Demokrat, Bramantyo Suwondo juga menyampaikan persetujuannya terhadap peningkatan anggaran Kemendikbudristek Tahun 2025. Hal ini semata demi pembangunan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan. "Kami harapkan pelaksanaan kegiatan Pagu Anggaran Kemendikbudristek dilaksanakan dengan baik sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemajuan pesat dalam dunia pendidikan Indonesia," tutupnya.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RI        Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar

    Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

    Siaran Pers PembaTIK dan Kihajar STEM 2024: Bentuk Inovasi Pembelajaran Digital Sebagai Wujud Implementasi Kurikulum Merdeka

    Siaran PersKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiNomor: 241/sipers/A6/VI/2024PembaTIK dan Kihajar STEM 2024: Bentuk Inovasi Pembelajaran Digital Sebagai Wujud Implementasi Kurikulum MerdekaJakarta, 13 Juni 2024 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), kembali merilis Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) dan Kita Harus Belajar (Kihajar) STEM. Kedua aplikasi tersebut merupakan wadah bagi para guru dan siswa di Indonesia untuk bereksplorasi meningkatkan kemampuan TIK dalam memanfaatkan platform teknologi yang dikembangkan oleh Kemendikbduristek, sekaligus wujud implementasi Kurikulum Merdeka.“Perjalanan lima tahun Gerakan Merdeka Belajar telah menujukan betapa pentingnya peran teknologi dalam mendorong transformasi sistem pendidikan Indonesia. PembaTIK dan Kihajar STEM adalah dua contoh platform teknologi yang menjadi wadah bagi guru dan murid untuk meningkatkan kemampuan TIK, khususnya dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” ucap Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dalam peluncuran PembaTIK dan Kihajar STEM 2024, yang disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Kemendikbud RI dan Televisi Edukasi, Kamis (13/6).Menteri Nadiem menambahkan, PembaTIK sejalan dengan konsep sekolah yang dicita-citakan, mengajak para pendidik untuk gemar belajar, melakukan refleksi, berkolaborasi, dan berbagi. Sementara itu, Kihajar STEM merupakan upaya untuk meningkatkan ketrampilan abad 21 yang meliputi kemampuan gotong royong, berkomunikasi dengan baik, dan berfikir kritis.“Melalui PembaTIK, kita akan melahirkan para Duta Teknologi yang siap menjadi inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk transformasi sistem pendidikan. Dan Kihajar STEM akan menumbuhkan bibit-bibit generasi Pelajar Pancasila yang berdaya saing global. Para Duta Teknologi dan Pelajar Pancasila adalah bekal Indonesia untuk melompat ke masa depan,” pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka telah memberikan fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Untuk itu, penting menciptakan iklim sekolah yang nyaman, inklusif, dan berkebinekaan bagi peserta didik.“PembaTIK dan Kihajar STEM menjadi bagian dari inisiatif Merdeka Belajar untuk pendidik dan peserta didik yang berkesinambungan untuk membantu peningkatan layanan pendidikan secara berkelanjutan,” ujar Suharti.Suharti berharap, PembaTIK dan Kihajar STEM dapat melahirkan banyak inovasi pembelajaran yang baik dari peserta didik maupun pendidik. “Saya mengajak kepada para pendidik untuk dapat berpartisipasi pada PembaTIK, dan mendorong seluruh peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui Kihajar STEM,” pungkasnya.Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, menilai bahwa perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini harus dimanfaatkan untuk membuat pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. “Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi keharusan untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kehadiran PembaTIK dan Kihajar STEM merupakan bentuk nyata Kemendikbudristek dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuh Iwan.Senada dengan Dirjen Iwan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mendukung penyelenggaraan PembaTIK dan Kihajar STEM 2024. Ia menilai, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas diperlukan sekolah yang tenaga pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi.“Sumber belajar yang tidak tersedia dapat dihadirkan melalui dukungan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan PembaTIK dan Kihajar STEM juga akan meningkatkan partisipasi pendidik dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM), baik untuk pengembangan diri, mendukung kegiatan belajar mengajar, serta mencari dan berbagi inspirasi,” ungkap Nunuk.Nunuk menambahkan, PembaTIK juga memberikan gambaran kepada Dinas Pendidikan maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengenai inovasi pembelajaran digital yang dikembangkan oleh para pendidik. Sehingga memunculkan ide dan program taktis dalam meningkatkan pendidikan di daerah masing-masing. Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Kepala BLPT, Wibowo Mukti, mengatakan bahwa penyelenggaraan PembaTIK dan Kihajar STEM 2024 merupakan salah satu upaya akselerasi Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas pendidikan menuju sekolah yang di cita-citakan melalui pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. “Inisiatif Merdeka Belajar hadir untuk memudahkan sekolah dalam menerapkan siklus peningkatan layanan teknologi,” ujarnya.Wibowo menambahkan, PembaTIK merupakan program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pendidik pada semua jenjang. Antuasime pendaftar PembaTIK selalu bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2023 tercatat 79.529 peserta pendaftar serta menjadi bukti bahwa besarnya keinginan pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kompetensi diri di bidang TIK. “Kihajar STEM diselenggarakan sebagai upaya menstimulasi kemampuan peserta didik dalam kreativitas, pemecahan masalah, dan berfikir kritis. Para peserta Kihajar STEM dari semua jenjang sekolah akan diasah untuk berfikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi dalam pemecahan masalah dengan aspek STEM,” tutup Wibowo.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RI        Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar

    Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

    Sejumlah Program Prioritas Kemendikbudristek Terimplementasi Dengan Baik Di Nusa Tenggara Barat

    Lombok Timur, 24 April 2024 — Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbudristek terus berupaya mengoptimalkan implementasi gerakan Merdeka Belajar di seluruh satuan pendidikan Indonesia, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)."NTB merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan Gerakan Merdeka Belajar dengan baik. Ke depan, perlu kolaborasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk terus mengoptimalkan beberapa program prioritas Kemendikbudristek supaya warga satuan pendidikan dan proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal lagi," ujar Dirjen GTK, Nunuk Suryani, dalam Dialog Inspiratif bersama Tenaga Kependidikan Kabupaten Lombok Timur di SD Negeri 1 Sembalun, Senin (22/4).Dirjen Nunuk menambahkan, komitmen Kemendikbudristek dalam pemajuan pendidikan sudah tertuang melalui sejumlah program prioritas, salah satunya adalah ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. "Kami terus melakukan advokasi kepada para Pemerintah Daerah untuk dapat mengusulkan formasi yang banyak dalam seleksi ASN PPPK Guru. Hal itu kami lakukan agar kebutuhan tenaga pendidik di satuan pendidikan dapat terpenuhi sehingga pemerataan jumlah guru mampu meningkatkan kualitas dan pembelajaran di satuan pendidikan," ucapnya.Selanjutnya, Dirjen Nunuk berharap para guru yang sudah menjadi ASN PPPK dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. "Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang terbanyak memiliki Guru Penggerak di NTB. Untuk itu, mari manfaatkan Program Guru Penggerak maupun program lainnya guna menjadi guru yang profesional dan berintegritas," pungkas Nunuk.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan bahwa saat ini Kab. Lombok Timur memiliki 2.182 sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun proses pembelajaran dari sekolah tersebut telah didukung oleh ASN Guru yang berjumlah 6.129 orang."Dengan kalkulasi yang dilakukan, Kab. Lombok Timur masih memiliki kekurangan ASN Guru sejumlah 3.424 orang. Untuk itu, kami terus berupaya untuk membuka formasi guru sebanyak-banyaknya setiap tahun, dari 234 Guru Penggerak yang ada, sudah 80% di antaranya telah kami angkat menjadi Kepala Sekolah," ungkap Yulian.Yulian berharap, semoga kerja sama yang dilakukan bersama Kemendikbudristek dapat terus berlanjut, sehingga lingkungan pembelajaran di Kab. Lombok Timur menjadi semakin baik dan mencetak banyak generasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTB, Suka, mengatakan bahwa minat guru di NTB untuk menjadi Guru Penggerak sangatlah tinggi, hal itu terbukti dari banyaknya para guru yang mengikuti tes lebih dari satu kali. Selain itu, saat ini Guru Penggerak di NTB telah mencapai 2.733 guru, dan berpotensi bertambah 1.066 orang jika calon guru NTB tersebut lolos seleksi Guru Penggerak Angkatan 11.  “BGP Provinsi NTB telah membekali calon Guru Penggerak untuk menjadi pemimpin pada satuan pendidikan. Kami sampaikan kepada para peserta bahwa menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah itu adalah sebuah bonus, tujuan utama menjadi Guru Penggerak sejatinya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa,” ucap Suka. Dampak positif program prioritas Kemendikbudristek dirasakan oleh salah satu ASN PPPK Guru Kab. Lombok Timur, Hasrin. Menurutnya, setelah menjadi ASN PPPK Guru ia banyak mengalami perubahan yang siginifikan dalam hidup. Perubahan tersebut ia rasakan dari sektor finansial dan juga membuatnya semakin semangat dalam mengajar, guna mencerdaskan peserta didik di SD Negeri 1 Sembalun Timba Gading. Selain itu, dampak positif lainnya juga turut dirasakan oleh Lamela Sufiana, Guru SD Negeri 1 Sembalun Bumbung. Ia sangat bersyukur mendapatkan kesempatan menjadi ASN PPPK Guru dan merasakan kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. “Saya semakin fokus melaksanakan tugas sebagai guru serta akan berupaya meningkatkan ketrampilan dalam mengajar. Terima kasih untuk Kemendikbudristek yang telah memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia,” ucapnya.Senada dengan Hasrin dan Lamela, Supaidi, Guru SD Negeri 3 Sajang menuturkan bahwa program ASN PPPK Guru membuat kesejahteraan keluarganya bertambah. Hal tersebut membuatnya semangat untuk terus melakukan inovasi belajar bagi peserta didik. “ASN PPPK Guru harus menjadi teladan bagi warga di satuan pendidikan, sehingga para peserta didik dapat mencontoh praktik baik yang dilakukan dan mampu dipraktikkan dalam kehidupan sosialnya,” tutup Supaidi.

    Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

    Kemendikbudristek Pastikan Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah

    Jakarta, 1 April 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib disediakan oleh satuan pendidikan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menegaskan bahwa setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka. Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal satu ekstrakurikuler. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan. “Permendikbudristek 12/2024 tidak mengubah ketentuan bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah. Sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka,” ujar Anindito di Jakarta, Senin (1/4).Sejak awal, Kemendikbudristek tidak memiliki gagasan untuk meniadakan Pramuka. Adapun Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 justru menguatkan peraturan perundangan dalam menempatkan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.Dalam praktiknya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian Pendidikan Kepramukaan dalam Model Blok yang mewajibkan perkemahan, menjadi tidak wajib. Namun demikian, jika satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan, maka tetap diperbolehkan. Selain itu, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler juga bersifat sukarela. “UU 12/2010 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. Sejalan dengan hal itu, Permendikbudristek 12/2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, bersifat sukarela,” papar Anindito.Lebih lanjut, Anindito menjelaskan, Pendidikan Kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam Pendidikan Kepramukaan.Sebagai informasi, Pendidikan Kepramukaan sendiri merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam Kurikulum 2013. Pendidikan Kepramukaan memiliki tiga model, yakni Blok, Aktualisasi, dan Reguler. Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Adapun Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.Kemendikbudristek memastikan akan memperjelas ketentuan teknis mengenai ekstrakurikuler Pramuka dalam Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan terbit sebelum tahun ajaran baru. “Pada intinya setiap sekolah tetap wajib menawarkan Pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya,” tutup Anindito.

    Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

    Kemendikbudristek Terbitkan Payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional

    Jakarta, 27 Maret 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Salah satu bagian penting dalam mewujudkan hal ini adalah kurikulum yang menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Untuk itu, Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka. “Semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan”, tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Rabu (27/3). Sebelum Permendikbudristek ini terbit, Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. Saat ini sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka. “Kami berterima kasih kepada lebih dari 300 ribu satuan pendidikan yang secara sukarela menerapkan Kurikulum Merdeka, juga kepada semua pihak yang telah bergotong royong dalam evaluasi dan pengembangan Kurikulum Merdeka ini,” lanjut Nadiem Makarim. Kurikulum sebagai Alat untuk Meningkatkan Kualitas PendidikanKebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Kebijakan ini melengkapi dan mendukung berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.Perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar murid. “Dengan konten wajib yang berkurang, Kurikulum Merdeka tidak membebani guru dengan kewajiban menyelesaikan materi. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberi lebih banyak waktu bagi guru untuk memperhatikan proses belajar murid, menerapkan asesmen formatif, melakukan penyesuaian materi dan kecepatan mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam,” ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo. “Dengan demikian, Kurikulum Merdeka juga memberi afirmasi dan semakin memudahkan para guru yang sebelumnya sudah melakukan praktik pembelajaran yang berorientasi pada murid,” lanjut Anindito.Struktur Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel juga memungkinkan sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang cocok dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat. “Dengan struktur yang fleksibel, Kurikulum Merdeka bisa diterjemahkan oleh sekolah yang minim fasilitas di daerah terpencil menjadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kondisinya. Tidak ada lagi penyeragaman kurikulum satuan pendidikan yang diwajibkan dari pusat. Penyesuaian lokal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan,” kata Anindito.  Manfaat Kurikulum Merdeka mulai terlihat dari data Asesmen Nasional (AN) yang dilakukan di hampir semua satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2021 ke 2023, satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibanding sekolah lain. Hal ini berlaku secara nasional, termasuk untuk satuan pendidikan di daerah tertinggal. Anindito menyampaikan, guru yang hebat akan berusaha menerapkan pembelajaran yang baik, apapun kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Namun, kurikulum yang baik dapat mengakselerasi berbagai upaya guru untuk berfokus pada tumbuh kembang karakter dan kompetensi murid. “Kurikulum yang baik tidak memaksa guru untuk ‘kejar tayang materi’, melainkan mendorong guru untuk lebih memperhatikan kemajuan belajar muridnya,” tegasnya. Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan Sukseskan Percepatan Implementasi Kurikulum MerdekaBerbagai kajian akademis telah dilakukan, baik oleh Kemendikbudristek maupun pihak lainnya sebagai landasan dalam menyusun kebijakan Kurikulum Merdeka. Masyarakat dapat mengakses beberapa kajian akademis tersebut melalui s.id/KajianAkademikKM. Hasil survei dan evaluasi kebijakan menunjukkan 97 persen guru memberikan dukungan positif terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas guru untuk merancang pembelajaran sesuai kondisi murid dan sekolah. Projek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan P5 juga dinilai mampu mendorong pengembangan karakter siswa. Selain itu, Kemendikburistek secara berkelanjutan terus menghadirkan buku teks dan nonteks pelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Buku-buku teks Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran aktif. Modul-modul pelatihan di Platform Merdeka Mengajar (PMM) dapat membantu guru berefleksi dan memperbaiki kualitas mengajar. Perangkat ajar di PMM memudahkan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Mendikbudristek berpesan kepada pemerintah daerah agar mendukung guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menguatkan budaya saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi, baik secara luring dan daring dengan: (1) memanfaatkan berbagai sumber belajar yang telah tersedia di PMM, dan (2) mengaktifkan komunitas belajar guru di tiap sekolah maupun antarsekolah. Dia juga berpesan kepada orang tua agar bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak serta memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku teks dan nonteks pelajaran yang bisa digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id.Kepala BSKAP mengimbau agar guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus bergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, salah satunya melalui Kurikulum Merdeka.“Kami sadar akan berbagai tantangan yang ada di lapangan dan kami sangat mengapresiasi gotong-royong, tanggapan dan perkembangan positif, serta dukungan dari berbagai pihak terhadap implementasi Kurikulum Merdeka,” ucapnya. Masyarakat dapat mengakses Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 melalui laman jdih.kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek juga menyediakan Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk) melalui WhatsApp Pusat Layanan: 0812 8143 5091, Laman Informasi Kurikulum: kurikulum.kemdikbud.go.id, Media Sosial: @kurikulum.merdeka, serta Pos-el: kurikulum@kemdikbud.go.id.Biro Kerja Sama dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiLaman: kemdikbud.go.idTwitter: twitter.com/Kemdikbud_RIInstagram: instagram.com/kemdikbud.riFacebook: facebook.com/kemdikbud.riYoutube: KEMENDIKBUD RI        Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id#MerdekaBelajar#KurikulumMerdeka

    Kritik & Saran


    Kontak Kami