-
Selamat datang di laman
Balai Guru Penggerak
Provinsi Kalimantan TengahMari bersama kita tingkatkan kualitas mutu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di Kalimantan Tengah
Selengkapnya -
Berita
Sejumlah Program Prioritas Kemendikbudristek Terimplementasi Dengan Baik Di Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur, 24 April 2024 — Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbudristek terus berupaya mengoptimalkan implementasi gerakan Merdeka Belajar di seluruh satuan pendidikan Indonesia, salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)."NTB merupakan salah satu provinsi yang sudah mengimplementasikan Gerakan Merdeka Belajar dengan baik. Ke depan, perlu kolaborasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk terus mengoptimalkan beberapa program prioritas Kemendikbudristek supaya warga satuan pendidikan dan proses pembelajaran dapat berjalan lebih maksimal lagi," ujar Dirjen GTK, Nunuk Suryani, dalam Dialog Inspiratif bersama Tenaga Kependidikan Kabupaten Lombok Timur di SD Negeri 1 Sembalun, Senin (22/4).Dirjen Nunuk menambahkan, komitmen Kemendikbudristek dalam pemajuan pendidikan sudah tertuang melalui sejumlah program prioritas, salah satunya adalah ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. "Kami terus melakukan advokasi kepada para Pemerintah Daerah untuk dapat mengusulkan formasi yang banyak dalam seleksi ASN PPPK Guru. Hal itu kami lakukan agar kebutuhan tenaga pendidik di satuan pendidikan dapat terpenuhi sehingga pemerataan jumlah guru mampu meningkatkan kualitas dan pembelajaran di satuan pendidikan," ucapnya.Selanjutnya, Dirjen Nunuk berharap para guru yang sudah menjadi ASN PPPK dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. "Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang terbanyak memiliki Guru Penggerak di NTB. Untuk itu, mari manfaatkan Program Guru Penggerak maupun program lainnya guna menjadi guru yang profesional dan berintegritas," pungkas Nunuk.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Timur, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan bahwa saat ini Kab. Lombok Timur memiliki 2.182 sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun proses pembelajaran dari sekolah tersebut telah didukung oleh ASN Guru yang berjumlah 6.129 orang."Dengan kalkulasi yang dilakukan, Kab. Lombok Timur masih memiliki kekurangan ASN Guru sejumlah 3.424 orang. Untuk itu, kami terus berupaya untuk membuka formasi guru sebanyak-banyaknya setiap tahun, dari 234 Guru Penggerak yang ada, sudah 80% di antaranya telah kami angkat menjadi Kepala Sekolah," ungkap Yulian.Yulian berharap, semoga kerja sama yang dilakukan bersama Kemendikbudristek dapat terus berlanjut, sehingga lingkungan pembelajaran di Kab. Lombok Timur menjadi semakin baik dan mencetak banyak generasi bangsa menuju Indonesia emas 2045. Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi NTB, Suka, mengatakan bahwa minat guru di NTB untuk menjadi Guru Penggerak sangatlah tinggi, hal itu terbukti dari banyaknya para guru yang mengikuti tes lebih dari satu kali. Selain itu, saat ini Guru Penggerak di NTB telah mencapai 2.733 guru, dan berpotensi bertambah 1.066 orang jika calon guru NTB tersebut lolos seleksi Guru Penggerak Angkatan 11. “BGP Provinsi NTB telah membekali calon Guru Penggerak untuk menjadi pemimpin pada satuan pendidikan. Kami sampaikan kepada para peserta bahwa menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah itu adalah sebuah bonus, tujuan utama menjadi Guru Penggerak sejatinya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa,” ucap Suka. Dampak positif program prioritas Kemendikbudristek dirasakan oleh salah satu ASN PPPK Guru Kab. Lombok Timur, Hasrin. Menurutnya, setelah menjadi ASN PPPK Guru ia banyak mengalami perubahan yang siginifikan dalam hidup. Perubahan tersebut ia rasakan dari sektor finansial dan juga membuatnya semakin semangat dalam mengajar, guna mencerdaskan peserta didik di SD Negeri 1 Sembalun Timba Gading. Selain itu, dampak positif lainnya juga turut dirasakan oleh Lamela Sufiana, Guru SD Negeri 1 Sembalun Bumbung. Ia sangat bersyukur mendapatkan kesempatan menjadi ASN PPPK Guru dan merasakan kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. “Saya semakin fokus melaksanakan tugas sebagai guru serta akan berupaya meningkatkan ketrampilan dalam mengajar. Terima kasih untuk Kemendikbudristek yang telah memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia,” ucapnya.Senada dengan Hasrin dan Lamela, Supaidi, Guru SD Negeri 3 Sajang menuturkan bahwa program ASN PPPK Guru membuat kesejahteraan keluarganya bertambah. Hal tersebut membuatnya semangat untuk terus melakukan inovasi belajar bagi peserta didik. “ASN PPPK Guru harus menjadi teladan bagi warga di satuan pendidikan, sehingga para peserta didik dapat mencontoh praktik baik yang dilakukan dan mampu dipraktikkan dalam kehidupan sosialnya,” tutup Supaidi.
Selengkapnya -
Berita
Kemendikbudristek Pastikan Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah
Jakarta, 1 April 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib disediakan oleh satuan pendidikan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menegaskan bahwa setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum Merdeka. Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal satu ekstrakurikuler. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan. “Permendikbudristek 12/2024 tidak mengubah ketentuan bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan sekolah. Sekolah tetap wajib menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka,” ujar Anindito di Jakarta, Senin (1/4).Sejak awal, Kemendikbudristek tidak memiliki gagasan untuk meniadakan Pramuka. Adapun Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 justru menguatkan peraturan perundangan dalam menempatkan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.Dalam praktiknya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian Pendidikan Kepramukaan dalam Model Blok yang mewajibkan perkemahan, menjadi tidak wajib. Namun demikian, jika satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan, maka tetap diperbolehkan. Selain itu, keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler juga bersifat sukarela. “UU 12/2010 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. Sejalan dengan hal itu, Permendikbudristek 12/2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, bersifat sukarela,” papar Anindito.Lebih lanjut, Anindito menjelaskan, Pendidikan Kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam Pendidikan Kepramukaan.Sebagai informasi, Pendidikan Kepramukaan sendiri merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam Kurikulum 2013. Pendidikan Kepramukaan memiliki tiga model, yakni Blok, Aktualisasi, dan Reguler. Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Adapun Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.Kemendikbudristek memastikan akan memperjelas ketentuan teknis mengenai ekstrakurikuler Pramuka dalam Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan terbit sebelum tahun ajaran baru. “Pada intinya setiap sekolah tetap wajib menawarkan Pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya,” tutup Anindito.
Selengkapnya
